Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa masalah sekolah terisolasi di Nias, Sumatera Utara, merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Pernyataan ini muncul setelah adanya laporan mengenai kesulitan yang dihadapi oleh guru dalam menjangkau lokasi sekolah mereka, yang terletak di daerah terpencil.

Diskusi dengan Kementerian Dalam Negeri

Pratikno menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan diskusi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mencari solusi atas masalah ini. “Kami sudah berdiskusi dengan Kemendagri, karena guru SD itu berada di bawah tanggung jawab pemerintah daerah,” ungkap Pratikno dalam konferensi pers di Jakarta. Ia menekankan bahwa pengelolaan tenaga pengajar dan infrastruktur pendidikan dasar adalah kewenangan pemerintah daerah, sehingga mereka harus bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah aksesibilitas yang dihadapi oleh para guru.

Tantangan Aksesibilitas

Masalah aksesibilitas menjadi sorotan utama, terutama setelah viralnya video yang menunjukkan betapa sulitnya guru menjangkau SD Negeri 078481 Uluna’ai Hiligo’o di Desa Laowo Hilimbaruzo, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias. Dalam video tersebut, terlihat bagaimana para guru dan siswa mengalami kesulitan akibat infrastruktur yang tidak memadai. “Itu kan kurikulumnya nasional, tetapi pegawai guru itu kan pegawai daerah. Infrastruktur dasar seperti akses ke sekolah juga menjadi tanggung jawab pemda,” tambah Pratikno.

Solusi yang Dipertimbangkan

Menko PMK juga menyatakan bahwa pemerintah sedang memikirkan solusi yang lebih komprehensif untuk mengatasi masalah ini. Salah satu solusi yang sedang dibahas adalah mendekatkan tempat tinggal guru ke sekolah. “Ya, itu yang sedang kami bahas dengan Pak Mendagri. Solusi seperti ini tentu perlu direncanakan dengan matang agar efektif dan berkelanjutan,” jelasnya.

Respons Masyarakat

Kondisi ini telah memicu reaksi dari masyarakat, yang meminta pemerintah untuk memberikan fasilitas seperti rumah dinas bagi guru, dukungan dana, serta pembangunan infrastruktur seperti jembatan penyebrangan. Masyarakat berharap agar pemerintah dapat segera mengambil tindakan untuk memperbaiki aksesibilitas pendidikan di daerah tersebut.

Komitmen Pemerintah

Pratikno menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil. “Kami akan terus berupaya untuk memastikan bahwa setiap anak di Indonesia, termasuk di Nias, mendapatkan akses pendidikan yang layak,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa masalah ini akan menjadi perhatian serius dalam agenda pemerintah ke depan.

Pernyataan Menko PMK mengenai tanggung jawab daerah dalam menangani masalah sekolah terisolasi di Nias menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan adanya diskusi dan rencana solusi yang matang, diharapkan akses pendidikan di daerah terpencil dapat diperbaiki, sehingga setiap anak di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengambil langkah konkret untuk mengatasi tantangan ini demi masa depan pendidikan yang lebih baik.